PRIMA dukung Prabowo cabut izin 28 perusahaan SDA

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan usaha berbasis sumber daya alam (SDA), meliputi sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Kami mendukung sepenuhnya perjuangan Presiden Prabowo untuk menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar kembali pada roh konstitusi, yakni Pasal 33 UUD 1945, di mana kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/1/2026).

Agus Jabo menjelaskan, keseriusan pemerintah dalam melakukan penertiban usaha berbasis SDA ditunjukkan sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dua bulan setelah dilantik, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan terhadap kegiatan ekonomi berbasis SDA, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, yang selama ini dinilai banyak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Dalam kurun waktu satu tahun, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4,09 juta hektar yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900.000 hektar dikembalikan sebagai kawasan hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia, termasuk 81.793 hektar yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Lebih lanjut, Agus Jabo menyampaikan bahwa pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor SDA di tiga provinsi tersebut.

Hasil investigasi Satgas PKH kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 19 Januari 2026, bersama kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sebanyak 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan luas mencapai 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Menurut Agus Jabo, langkah tegas ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kepentingan negara, rakyat, dan kelestarian lingkungan dari praktik usaha yang merugikan.

Ia menambahkan, penataan dan penertiban usaha berbasis SDA merupakan jalan untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam nasional benar-benar diabdikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

“Pemerintah harus terus konsisten menertibkan perusahaan-perusahaan yang selama ini merusak lingkungan dan merugikan rakyat. Semua pelaku usaha, khususnya di sektor sumber daya alam, wajib tunduk dan patuh pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya. (Suwiryo)