Jelang Ramadan 2026, Pemkot Jakarta Timur perketat pencegahan tawuran

Pemerintah Kota Jakarta Timur memperketat pencegahan tawuran menjelang Ramadan melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Langkah itu dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kota di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (21/1).

Rapat dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan, jajaran pemerintah wilayah, lurah, serta perwakilan masyarakat.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan rapat digelar untuk mencegah tawuran yang berpotensi meningkat menjelang Ramadan.

Menurut Munjirin, Jakarta Timur masih mencatat sejumlah kasus tawuran sehingga perlu langkah pencegahan lebih kuat.

“Kami berusaha semaksimal mungkin, bukan hanya menyelesaikan, tetapi kalau bisa menghilangkan tawuran di Jakarta Timur,” kata Munjirin, di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ia mengakui tawuran masih terjadi di beberapa lokasi, termasuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Jatinegara.

Karena itu, kata dia, rapat digelar untuk menyamakan langkah seluruh pihak dalam menekan tawuran.

“Rapat ini kita lakukan untuk menyamakan langkah agar kasus tawuran di Jakarta Timur bisa kita nolkan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Jakarta Timur berencana mendirikan posko pengamanan di titik rawan tawuran.

Posko akan diisi personel gabungan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

“Nanti ada beberapa posko yang akan didirikan di Jakarta Timur dan diisi oleh jajaran instansi serta ormas dari masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan masing-masing,” kata Munjirin.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan mayoritas pelaku tawuran masih berusia di bawah umur.

“Banyak pelaku tawuran masih di bawah umur, sehingga yang bisa kami lakukan adalah pembinaan,” kata Alfian.

Ia menyebut sebagian pelaku kembali melakukan tawuran meski telah menjalani proses diversi.

Aparat penegak hukum kini membahas langkah lanjutan agar menimbulkan efek jera.

“Kami sudah berdiskusi dengan rekan-rekan aparat penegak hukum untuk bagaimana memberikan efek jera apabila pembinaan tidak lagi efektif,” ujarnya.

Setiap posko nantinya akan diisi sekitar 20 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan unsur masyarakat.

Langkah ini diharapkan menciptakan Jakarta Timur yang aman dan menekan potensi tawuran sejak dini.

Heru Lianto/Rama