Mensos: Kepala Daerah tentukan siswa Sekolah Rakyat
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan kepala daerah berwenang menentukan siswa penerima Sekolah Rakyat melalui data kemiskinan dan asesmen terpadu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kepala daerah berperan menentukan siswa penerima Program Sekolah Rakyat. Penegasan disampaikan saat Rakernas XVII Apkasi di Batam, Selasa (21/1/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kepala daerah berperan menentukan siswa penerima Program Sekolah Rakyat. Penegasan disampaikan saat Rakernas XVII Apkasi di Batam, Selasa (21/1/2026).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan kepala daerah berperan menentukan siswa penerima Program Sekolah Rakyat. Penegasan disampaikan saat Rakernas XVII Apkasi di Batam, Selasa (21/1/2026).
Gus Ipul menyebut bupati, wali kota, dan gubernur menjadi penentu utama siswa Sekolah Rakyat.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, walikota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum bagi masyarakat. Pemerintah menjemput anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin Desil 1 dan 2 berdasarkan DTSEN.
Proses pendataan melibatkan Kemensos, pendamping PKH, Kemendikdasmen, dinas sosial daerah, dan BPS.
“Setelah tiga-tiganya setuju, (hasil asesmen) dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua (datanya), saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program pengentasan kemiskinan terintegrasi gagasan Presiden Prabowo Subianto. Siswa mendapat pendidikan gratis, fasilitas layak, Cek Kesehatan Gratis, dan Makan Bergizi Gratis.
Orang tua siswa memperoleh program pemberdayaan dan tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengingatkan kepala daerah menjalankan penentuan siswa secara jujur dan profesional.
“Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” tegas dia.
“Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan,” tambah Gus Ipul.
Pada 2025, Sekolah Rakyat rintisan beroperasi di 166 titik di 34 provinsi. Program tersebut melayani 15.945 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Pemerintah juga mulai membangun Sekolah Rakyat permanen di 104 lokasi pada tahun ini.
Rizki Rian Saputra/Rama
